0
Sumsel Independen – Beredar kabar di berbagai grup WhatsApp mengenai dugaan mutasi pejabat fungsional tanpa adanya pelantikan oleh Bupati Musi Rawas. Jika informasi tersebut benar, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan.
Mutasi yang dilakukan diduga bertentangan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor Surat 100.2.1.3/1575/SJ, yang mengatur kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang sedang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian. Pada poin 3 surat tersebut, dijelaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 hingga akhir masa jabatan Kepala Daerah, tidak diperbolehkan melakukan pergantian pejabat kecuali dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
Informasi mengenai mutasi tersebut awalnya disampaikan melalui pesan WhatsApp dengan nomor pengirim +628x xxxx xx50 yang didapat oleh wartawan. Pesan tersebut menyampaikan bahwa terdapat pergantian pejabat fungsional tanpa dilakukan pelantikan.
“Hari ini infonya ada pergantian pejabat fungsional tanpa ada pelantikan,” ujar salah seorang sumber melalui pesan WhatsApp.
Tidak hanya itu, ketika ditanya mengenai pejabat fungsional yang diganti, sumber tersebut menyebutkan beberapa kepala sekolah yang terkena mutasi.
“Mutasi kepala sekolah SMP Pasenan, kepala sekolah SMP Pedang, dan kepala sekolah SMP Terawas,” tambahnya.
Namun, saat dihubungi, David Pulung, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSM) Kabupaten Musi Rawas, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya informasi tersebut.
“Tidak tahu kalau ada pergantian pejabat fungsional, coba nanti saya cek,” ungkap David. (den)
Pos terkait
12 Okt 2023 Majalah
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar