Dua Oknum ASN KORPRI Banyuasin Ditetapkan Tersangka

Sumsel Independen – Dua Oknum ASN Sekretaris dan Bendahara Korpri Banyuasin Bambang Gusriandi dan Mirdayani, resmi ditetapkan Tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh tim penyidik Pidsus Kejari Banyuasin, Kamis (14/3/2024)

Kedua Tersangka tersebut ditahan terkait kasus dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2022 – 2023.

Baca Juga

Kasus Dugaan Asusila di Rumah Sakit di Palembang Tetap Berlanjut Walau Ada Dugaan Perdamaian

1 minggu lalu

Diduga Kasus Pengeroyakan dan Pengrusakan Barang Lahan Atau Tanah, Seorang Pria Lapor Polisi

3 minggu lalu

Kajari Banyuasin, Kasi Pidsus Hendy Tanjung SH MH, membenarkan hari ini tim penyidik pidsus Kejari Banyuasin, menahan dua Tersangka kasus dugaan Korupsi.

“Kedua Tersangka Sekretaris Korpri BG dan Bendahara Korpri Banyuasin MY, Tersangka ditahan terkait kasus dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2022 – 2023,” tegas Hendy yang juga mantan Kasi Datun Kejari Pagaralam

Ia juga mengatakan, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : PRINT-1942.a/L.6.19/Fd.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2022 – 2023.

Baca Juga

Kapolrestabes Palembang Pastikan Ibu dan Anak di Palembang Ditemukan Tewas Dirumahnya Sendiri Bukan Perampokan, Tapi Pembunuhan

2 minggu lalu

Dikejutkan, Seorang Pengangkut Sayur di Pasar Induk Jakabaring Palrmbang Sumsel Dibacok Teman Satu Profesinya

3 minggu lalu

Kedua Tersangka diduga melanggar Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (DN)