Banner Pemkot Palembang

Banner Abdullah Taufik

Griya Literasi

Politik

Empat Pilar Demi Pembangunan Perekonomian Bangsa

Sumsel Independen – Empat pilar memiliki suatu peran penting di dalam kehidupan berbangsa, selain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), empat pilar juga dinilai sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSA) MPR RI, Ir H Achmad Hafisz Tohir melalui kegiatan Sosialisasi MPR RI ‘Empat Pilar Kebangsaan’ yang diadakan di Ballroom Emilia Hotel Palembang, Jalan Letkol Iskandar Palembang, Jumat, (29/11) malam.

“Kita sedang dihadapkan dengan sejumlah persoalan kebangsaan dan tantangan perekonomian. Perekonomian saat ini mengalami tekanan global yang berdampak juga kepada tekanan perekonomian Republik Indonesia,” ungkap Hafisz Tohir.

Dikatakan Politisi PAN tersebut, dengan adanya tekanan perekonomian tersebut, masyarakat Indonesia juga akan turut merasakan tekanan yang sama terhadap kemakmuran. “Kalau ekonomi sudah tertekan, maka urusan dapur pun jadi tertekan. Kalau kita perhatikan memang saat ini mencari uang tidak semudah seperti beberapa tahun yang lalu,” ujarnya.

Baca Juga :   Pilkada OI, Paslon Panca-Ardani Miliki Elektabilitas yang Tinggi

Dijelaskan Hafisz Tohir, adanya suatu tekanan dalam perekonomian tersebut disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu sejumlah persoalan kebangsaan dan tantangan perekonomian yang terjadi saat ini.

“Itu membuat stuck dan memang persoalan ini menjadi serius. Kalau kita lihat sebelumnya, bapak Presiden juga selalu berbicara masalah ekonomi, dan kami di DPR pun terpaksa harus mengimbangi dengan memulai mengondok terkait tersumbatnya perekonomian kita,” jelasnya.

Ia menyampaikan, tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk bersama-sama mengikat janji menuju Indonesia yang lebih sejahtera yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat Indonesia mampu untuk menikmati suatu kebebasan.

“Baik kebebasan dalam memeluk Agama juga kebebasan dalam menentukan kebijakan. Maka dari itu, dalam setiap kebijakan kita harus dipersatukan, oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika melalui kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. (ril/wRc)

Hj. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button