0
Sumsel Independen – Puluhan warga yang tergabung dalam Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA) Sumsel, meminta pihak Kejaksaan Negeri Palembang, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Sekretariat DPRD kota Palembang.
Ketua CACA SUMSEL Reza Fahlepie, mengatakan dirinya mengejar aksi ini terkait hasil temuan BPK RI, terkait penetapan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Palembang, yang tidak sesuai ketentuan yaitu mencapai sebesar Rp 6,9 miliar lebih dengan rincian, kenaikan tunjangan Anggota DPRD, tidak sesuai ketentuan sebesar yaitu mencapai Rp 1,5 miliar lebih.
Dalam orasinya Reza menjelaskan, bahwa masih ada kurang lebih 15 anggota DPRD kota Palembang, yang diduga belum mengembalikan uang kdlebihan tunjangan transportasi tersebut.
“inikan sudah habis batas waktu pengembalian, ada batasnya 60 hari harusnya anggota DPRD kota Palembang, Kooperatif untuk mengembalikan uang rakyat,” tegas Reza.
Dirinya juga meminta Kejari Palembang, untuk tidak tutup mata karena jelas berdasarkan UU Tipikor menyatakan, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya.
Ditempat yang sama Hanafi menambahkan, pihaknya meminta agar perkara ini diusut terkait dugaan korupsi pemeliharaan gedung Sekretariat DPRD kota Palembang, sebesar Rp 737 juta lebih, Pemenangnya adalah CV. PUTRA NARASOAN SEJAHTERA dan ada empat unit jendaraan masing-masing komisi terkait pengadaan mobil dinas di Sekretariat DPRD kota Palembang, usut sampaikan ke akar – akarnya tanpa pandang bulu.
“Kami berharap agar laporan kami ditindaklanjuti sebagaimana Hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu perwakilan Kajari Palembang Indra Susanto, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kepada rekan-rekan agar terus pantau dan awasi, dan sampaikan kepada kita adanya temuan – temuan di lapangan,” tutupnya. (DN)
Editor: Syaidina Ali
Pos terkait
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar