Lost Kontak, Lina Mukherjee Jalani Sidang Bersama Pengacara Posbakum

Sumsel Independen — Mulai dari awal jalannya persidangan sampai dengan akhir tak ada satu pengacara pun yang menemani Lina Mukherjee dalam sidang perdananya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa(25/7/2023).

“Saya ditunjuk dari Posbakum (Posko Bantuan Hukum) untuk mendampinginya dan bila dalam persidangan selanjutnya dia ada pengacara maka saya mundur. Dan katanya pengacaranya lost kontak sehingga dia tak hadir,”ujar Supendi MH pengacara Posbakum yang mendampingi Lina Mukherjee dalam sidang.

Baca Juga

Praperadilan Bos Apartemen Rajawali Ditolak PN Palembang

3 minggu lalu

Tersangka Mantri Bank BRI di Pali Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana KUR

5 hari lalu

Melaluinya, Lina juga menyampaikan rasa bersalahnya atas konten memakan babi dengan mengucapkan bismilah. “Dia mengaku minta maaf terhadap masyarakat yang merasa dirugikan,”katanya.

Dalam Jalannya persidangan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Romi Siantara SH MH, JPU Kejati Sumsel Siti Fatimah membacakan dakwaan terhadap terdakwa Lina Mukherjee, di PN Palembang.

Dalam dakwaannya Influencer Lina Mukherjee melanggar pasal 45 huruf A ayat 2 Juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE, yang dinilai Lina Mukherjee telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga

Ibu dan Anak Perempuan Dibunuh Serta Disertai Perampokan Oleh Orang Tidak Dikenal di Palembang

1 minggu lalu

Alfaro Apresiasi Pihak Kepolisian, Minta Pelaku pembunuh Ibu dan Anak Dihukum Setimpal

1 minggu lalu

“Tindakan terdakwa dinilai telah memicu tindakan diskriminatif, permusuhan atas timbulnya perpecahan dengan unggahan yang dilakukan terdakwa,” ungkap Siti Fatimah.

Ia mengungkapkan, dalam pembuatan konten berdurasi 100 detik tersebut dibuat dengan kesadaran, dimana dirinya sengaja membuat video bersama asistennya. Video tersebut diunggah di dua media sosial yakni: YouTube dengan 420 ribu penonton dan di TikTok terdakwa mendapat 4,2 juta penonton.

Video tersebut dimaksudkan secara sengaja menarik simpatik warga agar menjadi viral di media sosial.

“Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2, UU ITE,” jelasnya

Berdasarkan, pertimbangan dari beberapa ahli seperti sosiolog, bahasa, hukum dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perbuatan terdakwa memproduksi konten tersebut merupakan tindakan yang provokatif yang memancing permusuhan antar umat.

“Perbuatan terdakwa juga telah mengganggu kehidupan beragama dan sila pertama tentang ketuhanan,” katanya. (hw)