Sumsel Independen — Bupati Ogan Olir (OI), Panca Wijaya Akbar, S.H telah melaporkan harta kekayaannya di LPHKN di lphkn.go.id. Hal itu disampaikannya melalui Kabag Umum Setda OI, Sunarto, Kamis (27/04/2023).
“Pak bupati sudah lapor per tanggal 21 Maret 2023 dan sudah mendapat jawaban resmi dari KPK, namun mungkin terdapat kendala saat mengaksesnya. Tapi sesungguhnya Pak Bupati sudah melapor dan patuh,” ujar Sunarto saat dibincangi Sumsel Independen.
Ia juga menyampaikan bahwa putra dari Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya ini telah menerima Tanda Terima LHKPN dari KPK melalui e-mail.
Adapun Tanda Terima tersebut memuat keterangan antara lain: Atas Nama, NIK, Lembaga, Unit Kerja, Sub Unit Kerja, Jabatan, Jenis Laporan, dan Tanggal Kirim yang menunjukkan tanggal 21 Maret 2023.
“Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN,” tertulis di Tanda Terima tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Pantauan Majalah Independen di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lhkpn.kpk.go.id pada Senin 24 April 2023, dari 17 kepala daerah di Sumsel baru sepuluh yang melapor. Sementara tujuh lainnya tidak melapor sebelum deadline 31 Maret lalu. Padahal kewajiban ini sudah diumumkan sebelumnya untuk periode pelaporan 2022 secara Online mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023.
Adapun tujuh kepala daerah yang belum melaporkan, yakni Teddy Meilwansyah, Pj Bupati OKU (Tanggal Penyampaian 10 Januari 2022), Devi Suhartoni, Bupati Muratara (Tanggal Penyampaian 8 Februari 2022), dan Cik Ujang, Bupati Lahat (Tanggal Penyampaian 19 Februari 2022).
Lalu, Harnojoyo, Walikota Palembang (Tanggal Penyampaian 18 Februari 2022), Askolani, Bupati Banyuasin (Tanggal Penyampaian 10 Maret 2022), Panca Wijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir (Tanggal Penyampaian 16 Februari 2022) dan Heri Amalindo, Bupati PALI (Tanggal Penyampaian 18 Februari 2022). (pp)
Tidak ada komentar