Griya Literasi

Kasus KONI Sumsel, JPU Segera Panggil Gubernur Sumsel

Selasa, 27 Feb 2024 16:14 2 menit membaca
PEMKAB MUBA

Sumsel Independen — Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel, dalam Sidang Majelis Hakim perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera memanggil Gubernur Sumsel, sebagai saksi tambahan dalam kasus tersebut.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi
dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, JPU Kejati Sumsel menjerat dua orang Tersangka Suparman Roman dan Ahmad Tahir.

Dalam Sidang JPU menghadirkan tiga orang saksi dan satu ahli, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Kristanto Sahat H Sianipar SH MH,

Dipertegas dalam Sidang Majelis Hakim meminta Hendri Zainuddin memberikan keterangan yang sebenar-benarnya soal Kerugian Negara Rp3,4 miliar di kasus KONI Sumsel.

“Hendri Zainuddin saudara dihadirkan lagi dalam persidangan ini, saudara tahu tidak dari transport harian dan pencairan sampai ratusan juta yang tertera dalam catatan buku kas pengeluaran,” tanya hakim anggota Ardian Angga.

“Secara teknis saya tidak tahu, ada yang ditransfer dan ada yang tunai. Karena bendahara yang lebih mengetahuinya yang mulia,” jawab Hendri Zainuddin.

Mendengar jawaban itu, kemudian hakim mengingatkan Hendri Zainuddin soal Kerugian Negara dalam perkara tersebut.

Griya Literasi

“Baik yang mulia,” jawab Hendri Zainuddin.

“Makanya kami menghadirkan lagi saudara untuk dikonfrontir dengan saksi Amiri Arifin selaku Bendahara Umum KONI,” tegas hakim

Diketahui dalam dakwaan JPU, menyatakan bahwa dua terdakwa
Suparman dan Ahmad Tahir, telah merugikan negara senilai Rp 3,4 miliar atas tindak pidana korupsi KONI Sumsel tentang pencarian deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021.

“Terdakwa Suparman Romans dan Ahmad Tahir didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan Kerugian Negara Rp 3,4 miliar lebih,” tegas JPU dalam Sidang dakwaan

Adapun pasal yang didakwakan kepada dua terdakwa yakni, kesatu Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau Kedua Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.(DN)

Laporan: DN
Editor: umi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


    MAJALAH TERBARU

    Majalah Independen Edisi LIV

    Sponsor

    Wujudkan Supremasi Hukum
    <

    Majelis Dzikir Ustadz H. Hendra Zainuddin

    Bengkel Las Listrik Karya Jaya

    Perumahan

    xBanner Samping
    xBanner Samping
    Beranda Cari Trending Lainnya
    Dark Mode