Keluarga Terdakwa Korupsi Meninggal di Tahanan, Tuding Rutan dan Dokter Lalai Melaksanakan Tugas

Sumsel Independen – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang yang menggugurkan perkara dugaan korupsi aliran dana hibah tahun anggaran 2017-2018 untuk terdakwa Iriadi Adi Ibrahim telah memunculkan kontroversi. Keputusan tersebut datang setelah terdakwa meninggal dunia di rumah tahanan Kelas IIB Prabumulih pada Jumat (28/7/2023). Keputusan ini memicu kecaman Kuasa Hukum almarhum terhadap pihak Rutan dan oknum dokter Rutan.

Usai sidang, Kuasa Hukum Almarhum Iriadi Adi Ibrahim, Zulfikar SH MH, didampingi oleh Sarwani SH MH, menyatakan keyakinan bahwa Kelalaian dari pihak Rutan dan dokter Rutan Kelas IIB Prabumulih telah terjadi. Mereka merasa bahwa ada tindakan Kelalaian dalam penanganan Kesehatan terdakwa sebelum meninggal.

Baca Juga

Terbukti Bersalah, Mantan Petinggi KONI Sumsel Ini Divonis BUI

1 minggu lalu

Update! Pelaku Seorang Ibu Rumah Tangga Bersama Anak Perempuannya Ditemukan Tewas Berhasil Diringkus, Motif Sementara Dendam?

1 minggu lalu

“Kami aneh, Kepala Rutan dan oknum dokter Rutan menyatakan almarhum sehat, ini kami nilai mereka melakukan Kelalaian dari tugas mereka, artinya kami sebagai Kuasa Hukum akan melakukan Upaya hukum tindak lanjuti sesuai UU berlaku,” ungkap Zulfikar, Senin (7/8/2023).

Kuasa Hukum juga mengungkapkan rencananya untuk membuat laporan kepolisi serta mengajukan aduan ke Ikatan dokter Indonesia (IDI) terkait insiden ini. Mereka mengklaim memiliki bukti rekaman dan kesaksian dari rekan-rekan se-Rutan yang mengetahui kondisi terdakwa sebelum meninggal.

“Tidak hanya oknum dokter Rutan, tapi juga kepala Rutan yang kami laporkan karena kami memiliki bukti rekaman dan kesaksian dari rekan-rekan di Rutan yang mengetahui kejadian tersebut,” tegasnya.

Baca Juga

Berakhir Damai Oknum Dokter dan Istri Pasien, Kuasa Hukum Korban Sebut Kasus Tetap Lanjut

1 minggu lalu

13 Kilogram Paket Besar Sabu-sabu Berhasil Diamankan Anggota Reskrim Polsek Plaju Palembang

3 minggu lalu

Menurut Kuasa Hukum, langkah mereka ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga almarhum. Mereka juga berencana untuk membuat laporan resmi ke Polda Sumatera Selatan dalam waktu dekat.

“Setiap terdakwa yang berada dalam tahanan negara memiliki hak-haknya. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh pihak Rutan dan dokter terkait, terutama mengingat riwayat kesehatan jantung terdakwa yang memerlukan perawatan rutin,” tambah Sarwani SH MH.

Kuasa Hukum berpendapat bahwa pihaknya telah meminta rekomendasi dari dokter untuk merujuk terdakwa ke fasilitas perawatan di luar tahanan, namun permintaan mereka diabaikan. Mereka menganggap bahwa fasilitas di luar tahanan memiliki alat dan fasilitas yang cukup untuk merawat kondisi Kesehatan terdakwa.

“Ternyata rekomendasi kami diabaikan oleh pihak lapas dan dokter. Bahkan komunikasi dengan kepala lapas juga tidak menghasilkan solusi yang memadai. Ini menunjukkan bahwa kepala Rutan dan dokter Rutan Prabumulih tidak menjalankan tugas mereka secara profesional dan lalai,” pungkas Sarwani. (RN)