Sumsel Independen — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan logo resmi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada acara peluncuran yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa. Logo yang terpilih, yang disebut ‘Pohon Hayat’, merupakan karya dari Aulia Akbar, yang berhasil memenangkan Sayembara Logo IKN yang diikuti oleh berbagai peserta.
Presiden Jokowi, dalam pengumuman logo IKN yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, menyatakan bahwa logo tersebut bukanlah pilihan pribadinya sebagai presiden. Sebaliknya, logo tersebut dipilih oleh sekitar 500.000 pemilih yang berpartisipasi dalam proses seleksi.
“Logo yang terpilih merupakan hasil voting dari masyarakat dengan partisipasi lebih dari 500.000 orang. Jadi, bukan saya sebagai presiden yang memilih. Harapannya, logo ini mewakili aspirasi dan semangat masyarakat dalam membangun IKN,” tegas Jokowi.
Logo ‘Pohon Hayat’ akan menjadi Identitas Visual dari IKN, yang merupakan proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke sebuah lokasi baru di Pulau Kalimantan. Proses seleksi logo ini melibatkan pemilihan dari lima logo finalis yang sebelumnya telah dipilih oleh Istana melalui proses jajak pendapat daring. Voting publik berlangsung hingga tanggal 20 Mei 2023.
Dalam acara Peluncuran Logo IKN, turut hadir berbagai pejabat tinggi negara dan tokoh terkait proyek ini. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Seskab Pramono Anung, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, serta Wishnutama hadir dalam kesempatan ini.
Dengan terpilihnya logo ‘Pohon Hayat’ sebagai Identitas Visual IKN, diharapkan Proyek Ibu Kota Negara Nusantara dapat semakin dikenal dan memperoleh dukungan lebih luas dari masyarakat. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang telah mengalami masalah seperti kemacetan, banjir, dan ketimpangan pembangunan, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. (pp/net)
Tidak ada komentar