Pelantikan 186 Pejabat di Musi Rawas Diduga Langgar Aturan, Pengamat Minta Klarifikasi Mendagri

Sumsel Independen – Sebanyak 186 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas berada dalam sorotan setelah pelantikan mereka pada Jum’at (22/03/2024) lalu. Pelantikan tersebut di Auditorium Pemkab Musi Rawas diduga melanggar surat edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang kepala daerah melakukan pengangkatan pejabat dalam enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah.

Menyikapi polemik ini, Kurniawan Eka Saputra, S.Sos, SH, MH, seorang pengamat sekaligus peneliti pemilu dari Sumatera Initiative Research & Consulting, menyoroti lima hal yang menjadi perhatian penting.

Baca Juga

Pj Gubernur Agus Fatoni Segera Bentuk Tim Pencarian Peninggalan Sejarah

2 minggu lalu

Ketua DPRD Musi Rawas Lanjutkan Sidang Paripurna Meski Molor 6 Jam

1 hari lalu

“Pelantikan 186 pejabat di Musi Rawas pada Jum’at, (22/03/2024) menimbulkan perdebatan terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Larangan penggantian pejabat selama enam bulan sebelum pemilihan menjadi sorotan utama. Namun, perlu dicatat bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 memberikan kewenangan kepala daerah terkait kepegawaian di daerah yang mengadakan pemilihan. Hal ini termasuk dalam aspek pergantian pejabat,” ujar Kurniawan.

Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan secara serius:

Pertama, Pemkab Musi Rawas seharusnya dapat menunjukkan izin tertulis dari Mendagri sebagai dasar pergantian pejabat, sesuai dengan ketentuan yang melewati batas enam bulan sebelumnya.

Baca Juga

Pj Gubernur Sumsel Larang ASN Bawa Mobil Dinas Mudik

3 minggu lalu

Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Keberangkatan 17 Armada Bus Angkutan Mudik Gratis dari Terminal Alang-alang Lebar Palembang

3 minggu lalu

Kedua, terdapat perdebatan terkait interpretasi aturan terkait batas waktu larangan pergantian pejabat. Apakah larangan itu mengikat pada tanggal 22 Maret 2024 atau berlaku efektif pada tanggal 23 Maret 2024?

Ketiga, Surat Edaran Mendagri terbit setelah pelantikan, sehingga tidak berlaku surut mengatur kebijakan sebelumnya.

Keempat, semangat Pasal 71 ayat 3 UU No. 10/2016 dan SE Mendagri adalah menjaga kondusivitas mutasi kepegawaian pada daerah yang melaksanakan pemilihan dari kepentingan politik praktis oleh petahana. Namun, ada dugaan bahwa pergantian pejabat di Musi Rawas pada 22 Maret 2024 menunjukkan gejala serupa.

Kelima, penafsiran dasar pergantian pejabat oleh Bupati Musi Rawas harus dilakukan secara objektif dan tidak bias, untuk menghindari kepentingan politik subjektif.

Kurniawan menegaskan bahwa klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk mengakhiri perdebatan ini. Jika terbukti melanggar, apa sanksi yang akan diberlakukan? Jika tidak, maka pergantian tersebut dianggap sah sesuai dengan perundang-undangan.

“Maka Kemendagri harus memberikan klarifikasi yang clear terhadap publik untuk menyudahi perdebatan. Jika dianggap melanggar, apa sangsi dan apa yang harus dilakukan? Jika tidak dianggap melanggar, maka pergantian tersebut di kategorikan SAH secara perundangan.” tungkasnya. (den)