Strategi Dinas Sosial Lahat Dalam Tingkatkan Layanan Publik

Sumsel Independen — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lahat selalu berupaya memberikan kenyamanan kepada publik. Bentuk kenyamanan tersebut, disalurkan melalui peningkatan kualitas dalam pelayanan. Strategi yang diupayakan Dinsos untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, yakni dengan cara membentuk Pusat Pelayanan Publik Terpadu di Kantor Dinas Sosial Lahat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Ekman Mulyadi mengatakan, pusat pelayanan publik terpadu ini dibentuk, untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sehingga tercipta pelayanan publik yang prima dan profesional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Gencar Kembangkan Perpustakaan Hingga Desa, Dispusip Lahat Keluarkan Terobosan Baru

3 minggu lalu

Musisi dan Komedian Ternama Digadangkan Hiasi Perayaan HUT Lahat

1 minggu lalu

“Peningkatan pelayanan ini untuk memberikan aspek kenyamanan dan aspek kepercayaan masyarakat. Baik terkait efesiensi waktu dan kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat,” terang Ekman, Kamis (22/6/2023).

Didampingi Sekretaris Dinsos Lahat, Budi Utama SIP, Ekman mencontohkan, seperti pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelayanan yang diberikan mulai dari penerimaan pengaduan hingga proses akhir.

Contohnya, ketika ada ODGJ yang ditertibkan oleh Satpol PP, pihaknya akan lakukan asesmen terhadap ODGJ itu. Seperti memandikan, memberi makan dan memberi pakaian. Kemudian dukcapil akan mencari identitas ODGJ melalui sidik jari. Jika identitasnya didapat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos asal daerah ODGJ, untuk mengantarkan pulang ODGJ tersebut.

Baca Juga

Gencar Kembangkan Perpustakaan Hingga Desa, Dispusip Lahat Keluarkan Terobosan Baru

3 minggu lalu

MPP Mudahkan Warga Urus Dokumen Penting

6 hari lalu

“Jika identitasnya tidak didapat, maka ODGJ tersebut akan pihaknya serahkan ke RS Jiwa Palembang. Intinya pelayanan ini untuk memanusiakan manusia, bukan mala ODGJ ditinggal ke daerah lain,” jelasnya.

Disisi lain, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Lahat, Widi Widayatmo menuturkan, Dinas Sosial Lahat cukup serius menjalankan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009, terbukti dengan adanya Pusat Pelayanan Publik Terpadu di Kantor Dinas Sosial Lahat. Dimana pelayanan publik ini juga masuk dalam penilaian pemerintah pusat, baik dari kementrian maupun dari ombudsman.

“Untuk Dinas Sosial Lahat ini, peningkatan pelayanan sudah tergambarkan. Sudah ada pelayanan satu pintu, dan ada petugas yang bakal mengarahkan kemana layanan akan diberikan,” tuturnya.

Widi menambahkan, terkait penilaian, hak tersebut ranahnya ombudsman. Penilaian pelayanan akan dilihat dari empat dimensi, mulai dari input, proses, output dan pengelolaan pengaduan. Penilaian akan melihat seluruh bentuk pelayanan. Seperti jika pelayanan ODGJ, dari pelayanan yang ada akan ada uji petik lagi, sehingga kemungkinan ada output yang harus dibenahi.

“Penilaiannya tentatif, terkadang tidak diberitahukan, untuk menjaga independensi tim penilai. Biasanya dari akhir Juli hingga Oktober nanti,” sampainya. (via)