AJI Palembang Usulkan Ide Perda Kebebasan Pers

Sumsel Independen – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang melakukan audiensi bersama ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH di Rumah Jabatan ketua DPRD Sumsel (24/4/2024).

Pada audiensi tersebut AJI Palembang yang diketuai oleh Fajar Wiko meminta restu akan melaksanakan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke XII di Kota Palembang pada tanggal 2-5 Mei 2024.

Baca Juga

BPP IPMI dan DPP PPKL & AB Berikan Santunan kepada Anak Yatim dan Dhuafa di Depok

3 minggu lalu

Selain Pempek, Ini Hidangan Lebaran Khas Palembang

3 minggu lalu

Ketua AJI Palembang Fajar Wiko mengatakan Kongres AJI ke XII akan dilaksakan selama 5 hari dengan rangkaian Pra Kongres pertemuan cek fakta se Indonesia yang diikuti jurnalis se Asia Tenggara.

“Kongres AJI nantinya akan diikuti lebih dari 200 jurnalis AJI dari seluruh Indoensia. AJI selalu mengkampanyekan tiga poin terkait Kebebasan Pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis,” ungkapnya.

Pemred RMOLSumsel.id ini menambahkan bahwa indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Selatan semakin menurun. Ia berharap pemerintah daerah harus hadir dalam menekan Kebebasan Pers di Sumatera Selatan.

Baca Juga

Warga Sungai Keruh Bahagia Tahun ini Tiga Jembatan dan Kantor Camat di Bangun

2 minggu lalu

Harga Karet Tembus di Atas Rp 10 Ribu, Petani di OKU Selatan Gembira

3 minggu lalu

“Maka dari itu AJI Palembang mendukung akan adanya pioner Perda Kebebasan Pers di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Jalan AJI lebih mengarah ke advokasi, dikarenakan ada nafas pergerakan. Dalam pembuatan Perda, AJI siap bersinergi dengan DPRD Sumsel.

Sementara itu, ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH mengatakan bahwa dirinya sepakat akan tiga poin yang disampaikan AJI Palembang terkait Kebebasan Pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis.

“Saya berharap AJI Palembang bisa menjaga pemberitaan yang akurat, faktual, dan terpercaya yg terhindar dari pemberitaan hoax,” harap politisi Golkar ini.

Perda Kebebasan Pers bisa diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel dan Komisi I DPRD Sumsel.

“Inilah peran DPRD yang menjadi representasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat Sumsel,” pungkasnya. (Ril)