0
Sumsel Independen – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang terus menggali informasi terkait penyidikan dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumsel. Kasus ini melibatkan dana senilai Rp 2,5 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2021.
Sejak diterbitkannya Surat Perintah penyidikan Nomor PRINT-2967/L.6.10/Fd 2/07/2023 pada tanggal 13 Juli 2023 oleh Kajari Palembang, Jhonny Wiliam Pardede, tim penyidik telah aktif memeriksa puluhan saksi terkait kasus ini.
Kasi Pidsus Kejari Palembang, Ario Apriyanto Gofar, menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi-saksi merupakan bagian dari tahapan penyidikan yang tengah berlangsung. “Ya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam penyidikan terhadap dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel, tahun 2021. Adapun Pengadaan bahan batik tersebut nilai kontraknya senilai Rp. 2.559.783.600,” ungkapnya pada Senin (2/10/2023).
Selain itu, Ario Apriyanto Gofar juga menambahkan bahwa pengadaan bahan batik tersebut dilaksanakan oleh CV. Arlet untuk menyediakan bahan batik sebanyak 31.320 potong. penyidikan ini merupakan upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang jelas terkait tindak pidana yang terjadi.
“Tentunya penyidikan ini adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Nanti akan kita gelar perkara,” jelasnya.
Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan pengecekan ke daerah Pekalongan, Jawa Tengah, tempat di mana pengadaan pakaian batik tersebut dilakukan. (RN)
Laporan: RN
Editor: Pram
Editor: Pram
Pos terkait
Pos Terbaru
Sponsor
<
x
x
Tidak ada komentar